haa iki Hati Yang Membatu dan Nurani Yang Membeku

Dikritik, Jalan Terus

Jumat, 17 September 2010 | 03:03 WIB

 

 

Jakarta, Kompas - Meskipun banyak menuai kritik, pimpinan DPR memberikan sinyal tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru DPR. Kajian yang dilakukan Tim Teknis Pembangunan Gedung DPR, seperti yang diminta pimpinan DPR, hanya menyangkut kemungkinan penghematan anggaran dan desain yang lebih proporsional.
”Keputusan pastinya masih menunggu kajian Tim Teknis yang akan dipaparkan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya pimpinan DPR memanggil pimpinan fraksi untuk membahas dan mengambil keputusan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat dihubungi, Kamis (16/9) di Jakarta.
Menurut Marzuki, pembangunan gedung baru tetap dilanjutkan karena sudah menjadi bagian dari rencana strategis penguatan kelembagaan DPR.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) menyatakan, Tim Teknis Pembangunan Gedung DPR yang merupakan gabungan dari Kesekjenan DPR, Kementerian Pekerjaan Umum, dan konsultan belum memberikan kajiannya kepada pimpinan DPR.
Gedung baru DPR yang akan dibangun itu, menurut Priyo, nantinya diharapkan dapat menampung tenaga ahli DPR yang ke depan akan ditambah.
”Selama ini DPR dalam menjalankan fungsi membuat undang-undang dan penganggaran selalu dikritik dan dinilai lemah dibandingkan dengan pemerintah karena memang DPR tidak punya cukup tenaga ahli. Padahal, dua tugas itu dimaklumatkan oleh undang-undang,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya (Kompas, 6/9), pembangunan gedung baru DPR dengan 36 lantai diperkirakan menelan dana Rp 1,5 triliun. Kebutuhan anggaran itu menurun dari perhitungan awal Rp 1,8 triliun.

Tidak efektif

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Drajat Tri Kartono, menilai, ruangan khusus untuk staf ahli anggota DPR tidak terlalu diperlukan mengingat keberadaan staf ahli seharusnya bersifat mobil. Justru jika staf ahli lebih banyak duduk di ruangan, keberadaannya tidak efektif.
Menanggapi kritik dari masyarakat, Marzuki optimistis hal itu bisa diatasi dengan memberikan penjelasan yang lebih gamblang.
Terhadap anggota DPR yang menolak rencana pembangunan gedung baru DPR itu, ia berpendapat ada empat kemungkinan. Pertama, anggota DPR yang menolak itu tidak paham rencana strategis DPR dan tidak membaca Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Tata Tertib DPR. Kedua, bisa saja anggota DPR hadir dalam rapat paripurna, tetapi tidak mendengarkan hasil kesepakatan yang dibuat. Ketiga, anggota DPR itu tidak hadir dalam rapat paripurna.
”Terakhir, mereka sebenarnya setuju, tetapi kemudian mencari muka dengan menyuarakan penolakan,” katanya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mempertanyakan kepentingan apa di balik sikap ngotot pimpinan DPR yang tetap melanjutkan pembangunan gedung baru DPR hingga 36 lantai dengan biaya triliunan rupiah. (why)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2010/09/17/03032778/dikritik.jalan.terus..