Prabowo - Okezone - Sabtu, 30 Juni 2012 22:05 wib
YOGYAKARTA - Sejak Yogyakarta menjadi Ibu Kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946, peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat menonjol. Terutama, pasca-agresi militer Belanda jilid II.
Ada dua peristiwa besar yang terjadi di Yogyakarta saat itu, yakni Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Pemerintahan Transisi RI.
Demikian disampaikan Aan Ratmanto, penulis buku “Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta Tahun 1949". Buku tersebut dibedah di Ruang Lobi DPRD DIY, Sabtu (30/6/2012).
“Berdasarkan dua bandel arsip koleksi Museum Mandala Kodam IV/Diponegoro Semarang, banyak fakta-fakta baru terekam yang belum ditulis dalam arsip-arsip atau dokumen nasional,” ujar Aan.
Fakta itu, di antaranya struktur tata negara dan pemerintah pada masa peralihan, serah terima jawatan-jawatan, masalah ekonomi, pendidikan, keamanan, serta peristiwa penarikan tentara Belanda.
“Saya menemukan dua arsip, yaitu ‘Laporan Singkat Tentang Pekerjaan Ketua Sub-Comittee I Delegasi RI merangkap Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949’ dan ‘Laporan Penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta’,” bebernya.
Dua arsip itu, jelas dia, menegaskan bahwa Yogyakarta pasca-Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga menjelang pengakuan kedaulatan, ada yang disebut masa transisi atau disebut masa peralihan.
Masa itu dibentuk secara resmi pada 1 Mei 1949 setelah Sri Sultan HB IX yang waktu itu menjabat Menteri Negara dan Koordinator Keamanan menerima mandat dari Presiden Soekarno untuk menerima kembali kekuasaan, baik sipil maupun militer, dari tangan Belanda.
Masa transisi tersebut berakhir dengan keluarnya Proklamasi 30 Juni 1949 yang dibuat Sri Sultan HB X atas nama Soekarno. “Kalau 17 Agustus 1945 itu Proklamasi Kemerdekaan dengan perginya penjajah Jepang di Indonesia. Sedangkan, 30 Juni 1949 itu Proklamasi perginya tentara Belanda di Indonesia.
“Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 itu kan tentara Belanda melakukan agresi militer, ingin kembali menguasai republik Indonesia,” sambungnya.
Kerabat Keraton Yogyakarta, yang juga saudara sepupu Sri Sultan HB X, KRT Jatiningrat, di kesempatan yang sama, menambahkan, proklamsi 30 Juni 1949 jangan diartikan untuk menandingi proklamasi 17 Agustus.
“Tetapi Proklamasi itu juga berarti berakhirnya mandat yang diberikan Presiden untuk Sultan HB IX,” jelas pria yang akrab disapa Romo Tirun itu.
Pembicara lainnya, Agus Murdiyastomo, sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta, menilai, buku tersebut baik sebagai suplemen untuk melihat sejarah Yogyakarta, khususnya kiprah Sri Sultan HB IX.
Namun, buku itu belum mengupas dengan rinci situasi yang ada pada masa lalu.
Pembicara terakhir, pengamat sejarah, Jazir, meminta kepada pembaca untuk tidak menafsirkan isi buku tersebut secara parsial. Bahkan, pembaca diminta membandingkan dengan buku terkait sejarah Yogyakarta lainnya.
(ton)
